KAMPAR, (Teropongbangsa.com)– Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Kampar, Rizki Ananda, mendesak PT Buana Wira Lestari (PT BWL) segera mengambil langkah konkret untuk merealisasikan kompensasi bagi masyarakat terdampak dugaan pencemaran Sungai Tapung.
Desakan itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPRD Kampar bersama pihak perusahaan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kampar, serta perwakilan masyarakat di Gedung DPRD Kampar, Bangkinang, Senin (18/5/2026).
Rizki menyatakan masyarakat yang bergantung pada Sungai Tapung sudah terlalu lama menunggu kepastian, khususnya nelayan dan pemilik keramba di sejumlah desa terdampak.
“Kalau perusahaan sudah menyatakan siap memberikan kompensasi dan verifikasi awal telah dilakukan, maka harus segera ada tindakan nyata. Jangan sampai masyarakat terus menunggu,” tegasnya.
Menurutnya, persoalan Sungai Tapung tidak hanya menyangkut isu lingkungan, tetapi juga berdampak langsung pada kondisi ekonomi masyarakat di sekitar daerah aliran sungai. Rizki memastikan DPRD Kampar akan terus mengawal proses penyelesaian agar hak masyarakat terpenuhi secara adil dan transparan.
“Yang dibutuhkan masyarakat sekarang adalah kepastian dan keterbukaan. Jangan sampai persoalan ini berlarut-larut tanpa penyelesaian yang jelas,” ujarnya.
Dalam RDP tersebut, Rizki juga meminta PT BWL membuka data kerugian masyarakat dan proses verifikasi penerima kompensasi. Ia menilai keterlibatan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan perusahaan diperlukan agar data penerima valid dan tidak memicu polemik baru.
Selain itu, ia mendorong langkah pemulihan lingkungan di kawasan Sungai Tapung. PT BWL diminta mematuhi rekomendasi dan sanksi DLHK Kampar, termasuk penghentian sementara aktivitas replanting dan isolasi aliran air di sekitar daerah aliran sungai.
“Kita tidak ingin kejadian seperti ini terulang lagi. Sungai Tapung merupakan sumber kehidupan masyarakat dan harus dijaga bersama,” kata Rizki.
Sebelumnya, DLHK Kampar menyebut hasil penelitian menunjukkan adanya penurunan kualitas air Sungai Tapung, meski belum dapat dipastikan sepenuhnya berasal dari aktivitas PT BWL.
Pihak perusahaan mengaku telah melakukan verifikasi awal terhadap masyarakat terdampak di Desa Sei Kijang, Desa Koto Aman, dan Desa Koto Garo, serta menyatakan siap memberikan kompensasi kepada nelayan dan pemilik keramba terdampak.
.