Kampar,(Teropongbangsa.com)– Komisi II DPRD Kabupaten Kampar mengingatkan perlunya penanganan cepat terkait potensi keterbatasan stok obat di RSUD Bangkinang yang diperkirakan terjadi mulai Agustus 2026.
Hal itu disampaikan Ketua Komisi II DPRD Kampar dari Fraksi Demokrat, Tony Hidayat, usai memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama manajemen RSUD Bangkinang dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar di ruang rapat Komisi II DPRD Kampar, Senin (18/5/2026).
Tony menyebut ketersediaan obat menjadi perhatian utama DPRD karena berdampak langsung pada pelayanan kesehatan masyarakat di rumah sakit milik pemerintah daerah tersebut.
“Hal yang paling krusial adalah soal ketersediaan obat. Dari pagu belanja obat yang tersedia, sebagian besar sudah terpakai,” ujarnya.
Ia merinci, total pagu belanja obat RSUD Bangkinang saat ini sebesar Rp6,7 miliar. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp4,7 miliar telah digunakan, sehingga sisa anggaran tersisa sekitar Rp2 miliar.
Sementara kebutuhan pengadaan obat rumah sakit mencapai Rp1 miliar per bulan. Dengan kondisi itu, anggaran obat diprediksi hanya bertahan hingga Juli 2026.
“Kalau melihat kebutuhan sekarang, kemungkinan obat hanya tersedia sampai Juli. Yang dikhawatirkan terjadi kekosongan obat pada Agustus hingga sebelum APBD Perubahan disahkan,” kata Tony.
Komisi II menilai persoalan tersebut bukan akibat ketiadaan dana daerah, melainkan keterbatasan aturan mengenai pagu maksimal belanja obat. Menurut Tony, pemerintah daerah masih memiliki sumber pendanaan lain, termasuk piutang program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang dapat ditagih setiap bulan.
“Uangnya sebenarnya ada, termasuk dari piutang Jamkesda yang setiap bulan bisa ditagih. Tetapi batas maksimal belanja obat yang diperbolehkan pemerintah hanya segitu,” jelasnya.
Sebagai langkah antisipasi, Komisi II meminta Pemerintah Kabupaten Kampar segera melakukan pergeseran anggaran sebelum pembahasan APBD Perubahan. DPRD juga mendorong pemanfaatan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk memenuhi kebutuhan mendesak pengadaan obat.
“Kami meminta pemerintah segera melakukan pergeseran anggaran, mungkin bisa dilakukan pada Juni nanti, khusus untuk menggeser pagu belanja obat rumah sakit. Ini mendesak,” tegas Tony.
Ia mengingatkan, jika persoalan ini tidak segera ditangani, pelayanan kesehatan di RSUD Bangkinang berpotensi terganggu akibat keterbatasan stok obat.