PEKANBARU, Teropongbangsa.com– Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, memastikan bahwa agenda pembangunan infrastruktur di Kota Bertuah terus digenjot dengan skema yang inovatif. Menariknya, di bawah kepemimpinannya, pembangunan fisik kota tidak lagi bertumpu sepenuhnya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), melainkan melalui penguatan kemitraan dengan sektor swasta.
Strategi mengakselerasi pembangunan ini diambil mengingat posisi strategis Pekanbaru sebagai ibu kota sekaligus barometer kemajuan di Provinsi Riau. Agung menegaskan bahwa untuk mencapai standar kota modern yang representatif, diperlukan percepatan yang tidak mungkin dilakukan jika hanya mengandalkan keterbatasan kas daerah yang ada saat ini.
"Kalau semua pembangunan hanya mengandalkan APBD, tentu prosesnya tidak akan mungkin bisa secepat kilat. Oleh karena itu, kolaborasi menjadi kunci utama bagi kita untuk melakukan lompatan besar," ujar Agung Nugroho dalam keterangannya kepada awak media, Kamis (26/2/2026).
Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru secara terbuka memberikan ruang bagi dunia usaha untuk ikut berkontribusi nyata dalam mempercantik ruang publik. Menurut Agung, konsep membangun kota dengan melibatkan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) adalah wujud rasa memiliki terhadap Pekanbaru sebagai rumah bersama.
Salah satu bukti nyata dari sinergi ini adalah renovasi besar-besaran puluhan halte Trans Metro Pekanbaru (TMP) yang tersebar di berbagai ruas protokol. Melalui dukungan dari berbagai perusahaan, Pemko Pekanbaru berhasil mencatatkan penghematan anggaran daerah hingga angka miliaran rupiah yang sebelumnya dialokasikan untuk perawatan fasilitas transportasi tersebut.
Sejumlah institusi besar tercatat aktif mengambil bagian dalam proyek ini, di antaranya Bank Riau Kepri Syariah, Bank Syariah Indonesia, Viera, Insyira, hingga Rumah Sakit Awal Bros. Partisipasi dari sektor perbankan dan kesehatan ini dinilai memberikan dampak langsung pada kenyamanan masyarakat dalam menggunakan fasilitas publik setiap harinya.
Tak hanya sektor transportasi, pembangunan ikon kota di persimpangan Jalan Arifin Ahmad – Jalan Jenderal Sudirman serta pembangunan Bundaran MP juga mengadopsi pola serupa. Nilai investasi dari pihak swasta untuk mempercantik kawasan tersebut bahkan menyentuh angka Rp4 miliar, sebuah nominal yang cukup besar jika harus dikeluarkan dari pos belanja daerah.
"Dengan pola kolaborasi ini, kita optimis wajah Pekanbaru akan semakin modern dan kompetitif sebagai ibu kota provinsi. Kita ingin pembangunan tetap masif namun tanpa membebani keuangan daerah secara berlebihan," tutup Agung Nugroho dengan nada optimis.
